NEGARA

Kerinduan kaum muslimin  akan  seorang pemimpin sejati dewasa ini begitu mendalam. Seorang Pemimpin yang diharapkan dapat melindungi umat  dari penindasan, ketidakadilan dll, yang pada intinya seorang pemimpin yang penuh dengan tanggung jawab kepada umat maupun kepada tuhannya, sebagaimana  sosok pemimpin yang agung yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para Sahabat sepeninggal beliau, yang begitu terpatri lekat dalam memori kaum muslimin. Pun kini ketika kondisi umat terpuruk impian-impian itu kembali muncul sehingga timbul wacana Khilafah dan Daullah Islamiyah. Sebuah impian baru yang meski agak mustahil dihadapan hegemoni Negara  dan Bangsa yang dewasa ini terasa jauh dari hati rakyat dan kaum muslimin.  Maulana Muhammad Ali Menyajikan  secara indah bagaimana  sebuah negara dan pemimpin seharusnya dalam mengabdi kepada umatnya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sang Teladan sempurna Muhammad SAW. 15 abad yang lampau.

Dikutip dari Buku Islamologi,  Maulana Muhammad Ali MA LLB,

Semua konsep negara1 modern mempunyai persamaan, yaitu keuntungan materi semata, hingga pandangan dunia beradab terhadap Tuhan dan agama disingkirkan ke sudut yang dilupakan; dan nilai hidup yang luhur amat sangat diabaikan, termasuk di negara-negara yang masih menyatakan setia kepada Yesus Kristus dan Agama Kristen. Negara-negara modern mungkin tidak sama pengakuannya terhadap kekuasaan Tuhan, tapi cukup aneh, mereka bersatu dalam menyembah dua Dewa baru yang diciptakan oleh budaya Barat yang menggantikan Tuhan Yang Esa yang mereka anggap sudah kolot dan ketinggalan zaman. Bangsa dan Negara itulah dua berhala yang disembah manusia beradab, dan mereka menjatuhkan diri sujud di hadapannya. Dan berbarengan dengan berhala tua – mungkin yang tertua – Dewa Mammon, yakni dewa kekayaan, timbullah Trinitas baru sebagai pengganti Trinitas Gerejani. Memperoleh keuntungan ekonomi yang berlimpah atau memperoleh kekayaan yang sebanyak-banyaknya merupakan satu-satunya pertimbangan manusia beradab; ia sanggup berkorban segala-galanya demi yang satu ini dengan mengatasnamakan Negara dan cinta bangsa. Harta, Bangsa dan Negara menduduki kehormatan yang tertinggi dalam hati orang beradab, lalu ia bersujud di hadapan dewa-dewa ini. Memang benar, naluri untuk bersujud sudah tertanam dalam fitrah manusia, dan jika manusia tidak bersujud di hadapan Khaliknya, sudah pasti mereka akan bersujud di hadapan barang-barang buatannya sendiri. Barang-barang yang tidak patut disembah, sialnya, selalu membawa manusia kepada kehancuran, dan penyembahan kepada Mammon beserta kedua sekutunya, yakni Bangsa dan Negara, saat sekarang sedang membawa peradaban kepada kehancuran yang pasti.Negara di Barat, baik itu berlabel negara demokrasi, fasis, maupun komunis, pasti bertujuan ekspansi, agressi, dan eksploitasi terhadap negara yang lemah. Bukan hanya Machiaveli  2 saja yang menyatakan, “pertimbangan adil atau tak adil” tidak membawa pengaruh, dan menyatakan, “setiap pertimbangan harus disingkirkan” bila keamanan negara terancam, tetapi bahkan mereka yang mencelanya pun mengikuti jejaknya. Karena memiliki emas dunia, bom-bom dan pesawat-pesawat pembom, mereka mengaku mempunyai hak lebih untuk mengatur nasib bangsa lain dengan tujuan demi menambah dan menambah lagi kemajuan ekonomi rakyatnya. Agressi adalah salah satu bentuk saripatinya negara beradab. Yang lemah tidak punya hak apapun; hak hanya dimiliki oleh mereka yang punya kekuasaan, yang mempunyai kekuatan untuk menuntut kehormatan dan perhatian. Mentalitas ini dibangun oleh bangsa-bangsa Barat, yang ujung-ujungnya di negara-negara tersebut cuma berlomba-lomba menghasilkan angkatan perang dan persenjataan yang melebihi negara-negara lain. Akhirnya ini mengakibatkan konflik yang mematikan di berbagai negara, lalu ingin saling menghancurkan satu sama lain.

Tanggungjawab atas segala keadaan tersebut semuanya tertumpu pada konsep negara materialis. Sudah tentu setiap negara harus mempunyai kekuatan, yang dengan kekuatan itu dapat memberhentikan agressi dan melindungi si lemah, dan bisa memberi keadilan kepada semua pihak. Kemajuan ilmu pengetahuan sebenarnya telah melipatgandakan kekuatan ini beribu kali. Namun sebaliknya, pandangan hidup materialis telah membuat orang semakin jahat dalam menggunakan kekuasaannya terhadap sesama manusia. Dan berbarengan dengan kemajuan penaklukkan alam, penaklukkan terhadap jiwa sendiri – yang ini dapat mengekang kesewenang-wenangan manusia terhadap manusia lainnya – mengalami kemunduran dan dihempaskan begitu saja. Akibatnya adalah tumbuhnya negara adikuasa, yang ini sebenarnya bisa dilatih melalui masing-masing individu, yang lebih banyak digunakan untuk memperbudak dan menghancurkan manusia daripada untuk melepaskan kesewenang-wenangan dan menjunjung tinggi perkara kebenaran dan keadilan. Benarlah apa yang dikatakan orang, bahwa ilmu pengetahuan yang dapat memberi kekuatan kepada manusia sebenarnya cocok untuk para dewa, untuk mereka gunakan bagi manusia beradab yang menyandang mental biadab. Negara, yang sebenarnya dapat membantu kebahagiaan manusia dalam arti yang hakiki, malahan menjadi petaka bagi kabahagiaan manusia; individu, begitu diperbudak oleh berhala tersebut, mau tak mau, ia bekerja menjadi bagian mesin penghancur manusia.

Untuk melenyapkan kejahatan inilah Islam menuntut bahwa para pejabat negara harus di tangan orang-orang yang menempatkan rasa takutnya kepada Tuhan di atas segala-galanya. Negara yang didirikan oleh Nabi Suci ditunjang kekuatan fisik, sebagaimana setiap negara memang memerlukan itu, akan tetapi pengabdian beliau terhadap kemanusiaan tiada duanya, karena penanaman rohanilah yang terlebih dulu beliau utamakan daripada kekuatan fisik. Kepala negara di dalam Islam disebut Amir (arti harfiyahnya: orang yang memerintah), dan juga Imam (makna harfiyahnya: orang yang contohnya diteladani), yaitu orang yang tinggi moralnya. Pada waktu hampir wafat, Nabi Suci menunjuk siapa yang harus menggantikan beliau sebagai kepala negara Muslim, lalu beliau menunjuk Abu Bakar, yang diakui memang paling pantas, untuk mengimami shalat dikala beliau absen. Untuk waktu yang cukup lama kebiasaan ini dipertahankan, dan kepala negara memimpin shalat. Kesalehan – takut kepada Allah dan peduli terhadap hak orang lain – merupakan syarat yang amat diperlukan bagi pemimpin yang pantas untuk memimpin. Hanya kekuatan rohanilah yang memungkinkan orang dapat mengendalikan kekuasaan negara yang diamanatkan kepadanya, yang tanpa kekuatan ini, sering berbahaya dan sewenang-wenang. Organisasi negara Islam zaman permulaan, yang mengkombinasikan pemimpin rohani dan pemimpin masyarakat, karenanya merupakan contoh yang paling sempurna yang dapat ditunjukkan oleh sejarah. Kepala negara pertama-tama merasa bertanggungjawab kepada Tuhan untuk melaksanakan tugas jabatan kenegaraannya.

Landasan negara yang ditanam oleh Nabi Suci adalah rohani. Di saat yang sama, tertanam pula demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Di beberapa kalangan ada salah paham bahwa negara Islam adalah teokrasi. Kepala negara Muslim tidak pernah merasa bahwa dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia tetapi sebagai wakil masyarakat yang memilihnya untuk melayani mereka; meskipun demikian, ia merasa diri bertanggungjawab kepada Allah terhadap setiap apa yang ia lakukan dalam melaksanakan kekuasaannya. Semua orang termasuk pemimpin, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan tunduk kepada hukum yang sama. Nabi Suci sendiri tidak minta hak lebih dari muslim lainnya. Dalam gerak langkah penyelenggaraan negara – yang beliau dirikan dan beliau pimpin -, tak ada yang membedakan dirinya dari yang lain. Orang asing datang dan bertanya: Yang manakah di antara anda sekalian yang namanya Muhammad? Beliau hidup paling sederhana, dan tak pernah menuntut lebih selaku pemimpin. Pada waktu tentaranya menggali parit untuk melindungi Madinah, beliau ada di situ mengayunkan pacul, dan waktu mereka memindahkan tumpukan tanah dan batu, beliau pun bekerja bersama mereka, penuh dengan debu. Jika pernah ada suatu demokrasi bebas dari segala perbedaan turunan, pangkat atau hak istimewa, itulah negara demokrasi yang landasannya ditanam oleh Nabi Suci.

Mungkin sejarah tak dapat menunjukkan seorang penakluk yang lebih besar dari ‘Umar, khalifah kedua setelah Nabi Suci, seorang penakluk dan administrator pada saat yang sama. Meskipun demikian, beliau tak pernah mencegah warga negaranya yang paling rendah sekalipun untuk mengkritiknya di muka umum. Diriwayatkan, bahwa seorang warga kota biasa pernah menyela pembicaraannya berulangkali. “Takutlah kepada Tuhan, ya Umar!” katanya; dan ketika orang lain mau mencegahnya, Umar menghalanginya dan berkata: “Biarlah ia mengatakan itu; apa gunanya mereka kalau mereka tidak memberitahukan kepadaku hal-hal seperti itu?”.

Penguasa yang memerintah empat kerajaan ini suatu waktu memeriksa satu kampung yang dilanda kelaparan pada malam hari dengan menyamar, dan mendapatkan seorang perempuan yang tidak punya makanan untuk anak-anaknya, tanpa pikir panjang lagi, segera beliau lari kembali ke Madinah yang berjarak tiga mil, dan langsung mengambil satu karung terigu, lalu digendong di atas punggungnya untuk segera diberikan kepada perempuan dan anak-anaknya yang sedang dilanda penderitaan itu. Ketika seorang pelayan menawarkan untuk memikulnya, beliau berkata: “Di dalam hidup ini engkau dapat memikul bebanku, tetapi siapa yang dapat memikul bebanku di Hari Pembalasan?”.

Masih ada lagi, ketika pelayan rakyat yang besar ini berada dalam pembaringannya yang terakhir, ada seorang pemuda memuji jasa-jasanya yang begitu besar. Ia berkata: “Cukup anak muda! Sudah cukup kalau kejahatan yang mungkin telah saya lakukan selama memegang kekuasaan diimbangi oleh kebaikan yang telah saya kerjakan”.

Hanya sikap mental yang demikianlah yang pantas bagi orang yang mau memerintah sesama manusia. Tapi mental demikian itu hanya bisa dibentuk oleh iman yang kuat kepada Allah dan perasaan bertanggungjawab kepada-Nya.

Itulah Pemerintah yang bertanggungjawab yang diciptakan Islam, suatu pemerintahan yang dikelola oleh orang-orang yang sadar, bahwa di atas segala-galanya adalah bertanggungjawab kepada Tuhan atas semua yang mereka kerjakan. Orang-orang yang harus dihormati – dan orang yang dipercayai untuk memegang pemerintahan itu memang harus dihormati – adalah orang-orang yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Orang-orang seperti itulah yang perlu diberi jabatan tersebut daripada yang lainnya.

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyerahkan amanat kepada mereka yang pantas menerimanya” (4:58). 3

Setiap orang yang diberi kekuasaan untuk memangku suatu jabatan diberitahu bahwa ia seorang pemimpin di bidangnya dan ia bertanggungjawab kepada Tuhan atas yang diamanatkan kepadanya:

“Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan setiap orang akan ditanyai tentang yang dipimpinnya; seorang raja adalah pemimpin, dan ia akan diminta pertanggungjawabannya sebagai pemimpin; laki-laki adalah pemimpin di kalangan keluarganya, dan ia akan ditanya tentang orang yang ada di rumahnya; dan perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya, dan ia akan ditanyai tentang siapa yang di bawah asuhannya; dan seorang pelayan adalah pemimpin terhadap barang milik majikannya, dan ia akan ditanya tentang yang diamanatkan kepadanya” (Bu. 11:11).

Pemimpin ataupun kepala negara, begitu pula orang-orang yang memegang kekuasaan terhadap orang lain, ditempatkan dalam kategori yang sama, yakni sebagai pelayan. Sebagaimana halnya seorang pelayan diamanatkan untuk menjaga barang-barang majikan-nya, mereka yang diberi amanat untuk memegang kekuasaan negara pun, dalam kedudukan apa pun, diberi amanat untuk mengayomi seluruh masyarakat dan menjaga hak-hak mereka, dan dalam melaksanakan tugas kewajibannya, mereka bertanggungjawab, pertama-tama kepada Tuhan, Pemimpin Sesungguhnya, yaitu Allah, lalu kepada mereka yang memberi kepercayaan kepadanya untuk mengemban tugas tersebut. Yang paling pertama diperlukan dari penyelenggaraan negara yang baik ialah mentalitas ini bagi setiap anggotanya, dan yang paling ditekankan dalam hal ini, sudah tentu dalam konsep negara menurut Islam.

Ayat-ayat dan Hadits-hadits yang dikutip di atas menunjukkan bahwa raja yang berdasarkan keturunan, asing dalam konsep negara yang diajarkan Islam. Begitu, pula tidak ada negara autokrasi dalam Islam, yakni kekuasaan yang tidak bisa dikontrol yang diberikan kepada kepala negara. Tadi telah dinyatakan bahwa hukum adalah sama bagi semua orang, dan semua orang sama di depan hukum, termasuk orang yang kepadanya diserahkan tampuk pimpinan, dan termasuk pula Nabi Suci sendiri yang tak luput dari dan harus tunduk kepada hukum, sama seperti umatnya. 4

Berbicara tentang sifat utama kaum Muslimin, Qur’an menyebutkan satu sifat yang amat penting: ”

Dan orang-orang yang perkaranya (diputuskan) dengan musyawarah di anatara mereka” (42: 38). Surat dimana ayat ini tercantum, diberi judul Syura atau Musyawarah karena di sini ditekankan prinsip demokrasi tinggi tentang musyawarah sebagai dasar dari negara Islam kelak. Ini adalah salah satu wahyu yang paling awal ketika Nabi Suci baru menjadi Pembaharu dalam menuntun kehidupan tanpa kekuatan dan terus-menerus dikejar-kejar, dan menunjukkan bagaimana kedua ide, yakni demokrasi dan kerohanian diramu: “Dan orang-orang yang tanggap terhadap Tuhan mereka dan menegakkan shalat, dan orang-orang yang perkaranya (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka dan membelanjakan sebagian dari apa yang Kami berikan kepada mereka”)42:38). 5  Ayat ini menjadi peran penting yang amat dibutuhkan untuk melaksanakan kerohanian manusia, yaitu menyambut panggilan Ilahi, shalat dan mengabdi kepada kemanusiaan, di samping menekankan prinsip untuk mengelola perkara negara. Ayat berikutnya pun menunjukkan bahwa Nabi Suci menghendaki supaya para pengikutnya melatih bidang rohani sementara mempersiapkan mereka untuk menjalankan tugas negara: “Dan orang-orang yang apabila penganiayaan besar menimpa mereka, mereka membela diri. Dan pembalasan suatu kejahatan adalah siksaan yang setimpal dengan (kejahatan) itu, tetapi barangsiapa memberi maaf dan memperbaiki diri, maka ganjarannya ada pada Allah. Sesungguhnya Dia tak suka kepada orang-orang yang lalim. Dan barangsiapa membela diri setelah dianiaya, mereka adalah orang yang tak ada jalan untuk dicela. Jalan untuk mencela hanyalah terhadap orang yang menganiaya manusia dan memberontak di bumi tanpa hak. Mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Dan barangsiapa sabar dan memberi ampun, sesungguhnya itu adalah perkara yang harus diniati dengan kuat” (42:39-43). Tuntunan sejati ini, demi mempertahankan masyarakat Muslim yang sedang ditindas dan dianiaya pada waktu itu dan untuk mengampuni musuh yang berusaha keras ingin menghancurkan mereka, jelas sekali menunjukkan bahwa dasar yang ditekankan di sini adalah negara Islam, sebab pengampunan itu hanya dapat dilakukan terhadap musuh yang ditaklukkan. Pada waktu menderita itulah kaum Muslimin diberitahu supaya melakukan pengampunan, bila waktunya tiba untuk membalas dendam terhadap musuh yang takluk. Dengan demikian, balas dendam sudah dilenyapkan dari hati mereka sejak awal mula, dan kekuatan fisik negara diganti dengan kekuatan rohani, karena pertimbangan moral.

Negara Islam adalah demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Khalifah pertama ialah Abu Bakar yang dipilih menjadi kepala Negara dengan persetujuan semua pihak, dan tiga Khalifah sesudahnya pun demikian. Mengapa organisasi kenegaraan perlu ada, dan bagaimana kedudukan Kepala Negara, dijelaskan oleh Abu Bakar dalam pidatonya yang pertama: “Anda sekalian telah memilih saya sebagai Khalifah, tetapi saya tidak menganggap diri saya lebih baik dari anda semua. Yang paling merasa kuat di antara kamu, adalah yang paling lemah di hadapanku hingga aku cabut hak orang-orang lain darinya, dan yang paling lemah di antara kamu adalah yang paling kuat di hadapanku hingga aku ambil semua haknya  Bantulah saya jika saya bekerja dengan benar dan betulkanlah saya kalau saya menyimpang. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi bila aku durhaka kepada Allah dan kepada Utusan-Nya, maka tak dibenarkan untuk kamu taati”.

Kepala negara adalah pelayan negara yang digaji untuk keperluannya yang diambil dari kas negara, sama seperti semua pelayan negara lainnya. Abu Bakarlah Khalifah pertama yang melaksanakan ini (Bu. 34:15). Kepala negara tidak mempunyai hak istimewa dan sebagai pribadi ia dapat dituntut di muka pengadilan seperti semua warga negara lainnya. ‘Umar yang agung pernah dihadapkan kepada hakim sebagai tergugat. Di antara perintahnya kepada para gubernur propinsi ialah agar setiap saat siap untuk menerima orang yang mempunyai keluhan dan mereka tidak boleh memelihara penjaga pintu yang melarang orang untuk menghadap mereka. Dan selanjutnya supaya mereka membiasakan diri bekerja keras. Kepala Negara menjalankan pemerintahannya didampingi para menteri, semua perkara negara yang penting-penting harus diputuskan melalui musyawarah.

Mereka yang diserahi tugas pemerintahan, termasuk pimpinan-nya, harus bekerja demi kesejahteraan rakyat: “Tidak ada seorang pun yang dikaruniakan oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu dia tidak mengatur perkaranya demi kemaslahatan rakyat, maka ia tak akan mencium bau semerbaknya Sorga” (Bu. 94:8). Mereka dituntut supaya lembut dalam melayani orang dan dilarang melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan keengganan (Bu. 64:62). Mereka dianjurkan untuk hidup sederhana, dan harus mudah ditemui oleh orang yang memerlukan pelayanan mereka (MM. 17:1). Harus bertaqwa (Bu. 94:16), menarik pajak dari berbagai macam lapisan masyarakat sesuai kemampuan, memberi pertolongan kepada mereka yang tidak dapat mencari nafkah dan harus melindungi hak orang non-Muslim seperti melindungi hak orang Muslim sendiri (Bu. 62:9). Negara tidak hanya harus menyokong keluarga-keluarga yang tak mampu, akan tetapi juga harus membayar hutang-hutang yang tidak terbayar karena perjanjian perkara yang halal, (Bu. 43:11).

Kewajiban rakyat terhadap negara ialah menghormati undang-undang dan mentaati perintahnya selama mereka tidak ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Khalifah pertama, Abu Bakar, dalam pidato pertamanya kepada mereka yang baru dilantik mengatakan: “Batulah saya kalau saya benar, betulkanlah saya kalau saya salah.” Lalu mengatakan lagi: “Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya; dan kalau saya durhaka kepada Allah dan Utusan-Nya, saya tidak berhak kamu taati”. Hukum Qur’an harus ditempatkan paling atas dan Nabi Sucilah yang meletakkan hukum tertinggi ini: “Mendengar dan taat kepada penguasa itu mengikat, selama orang tidak diperintahkan untuk mendurhakai Allah; kalau orang diperintahkan mendurhakai Allah, ia tak perlu mendengar maupun mentaatinya” (Bu. 56:108). Meskipun dianggap perbuatan terpuji, atau “jihad sungguh-sungguh”, mengatakan yang benar di hadapan pemimpin dhalim (MM. 17), melawan dan memberontak terhadap kekuasaan yang sah, ini tidak dibenarkan, sebab Nabi Suci menekankan untuk mendengar dan taat, “apakah kita suka atau tak suka, dan apakah kita sedang susah atau senang, meskipun hak-hak kita tidak diberikan” 6,  dan “kekuasaan pemimpin hanya dapat dipermasalahkan jika ia terang-terangan menjalankan tindakan kekafiran yang dalam hal ini anda jelas mendapat aturan dari Allah” (Bu. 93:2).

Hukum Qur’an sungguh hukum yang tertinggi, tetapi tidak ada larangan untuk membuat undang-undang untuk memenuhi kebutuhan rakyat, selama itu tidak bertentangan dengan jiwa dari undang-undang yang diwahyukan. Pada waktu ditunjuk sebagai Gubernur Yaman. Mu’ad ditanya oleh Nabi Suci, bagaimana ia akan memerintah di sana. Jawabnya: “Menurut hukum Qur’an”, “Tapi kalau kamu tidak mendapat petunjuk di dalamnya?”, tanya Nabi Suci. “Saya akan bertindak sesuai Sunnah Nabi”, jawabnya. “Tapi kalau kamu tidak mendapat petunjuk dalam Sunnah Nabi?”, lagi ia ditanyai. Ia menjawab: “Kalau begitu, saya akan mencoba menurut pertimbangan saya sendiri dan akan melaksanakannya berdasarkan itu”. Nabi Suci mengangkat tangannya dan berkata: “Segala puji bagi Allah Yang memberi petunjuk kepada utusan dari Utusan-Nya sebagaimana yang Dia kehendaki” (AD. 23:11).

Akan tetapi undang-undang yang diperlukan harus dibuat berdasarkan musyawarah sesuai dengan perintah umum: “Dan yang perkaranya (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka” (42: 38). Waktu menjawab Ali, yang diminta bagaimana harus memproses perkara-perkara yang tak ada dalilnya di dalam Qur’an, Nabi Suci bersabda: “Kumpulkanlah orang-orang yang tulus di antara umatku dan putuskan perkara itu dengan musyawarah mereka dan jangan diputuskan oleh pendapat satu orang”. Nabi Suci sendiri sering mengadakan musyawarah mengenai perkara penting. Madinah tiga kali diserang kaum Quraisy Mekkah, dan setiap waktu Nabi Suci mengadakan musyawarah dengan para pengikutnya mengenai bagaimana sebaiknya menghadapi musuh. Pada salah satu dari tiga kejadian itu beliau terus bertindak menurut pendapat mayoritas, dan bergerak keluar dari Madinah, meskipun menurut pendapat beliau sendiri, tentara Muslim sebaiknya tidak meninggalkan kota. Beliau tegas-tegas memerintahkan pengikutnya untuk musyawarah apabila ada perkara penting yang harus diputuskan: “Tidak ada suatu kaum yang bermusyawarah keculai mereka mendapat petunjuk yang benar dalam perkara mereka”. Tatkala beberapa orang tidak mentaati pengarahan beliau dalam suatu pertempuran, dan tindakan mereka ini mengakibatkan keparahan berat di kalangan tentara Muslim, namun beliau tetap memerintahkan untuk musyawarah dengan mereka. “Ampunilah mereka dan mohonlah perlindungan Ilahi untuk mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam perkara-perkara (penting)” (24:158).

Dari Qur’anlah orang mendapat gagasan untuk berkumpul dan bermusyawarah untuk membicarakan hal-hal penting: “Dan orang-orang mukmin ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jika mereka berkumpul bersama dia untuk urusan penting, mereka tak akan pergi sampai mereka minta izin darinya” (24:62).

Karena ada perintah yang jelas untuk membuat undang-undang bagi kepentinngan mereka sendiri dan untuk memutuskan perkara-perkara penting, maka para khalifah awal Nabi, mereka mempunyai dewan-dewan untuk membantu mereka dalam perkara tersebut. Juga dalam sejarah Islam awal, para Imam besar seperti Imam Abu Hanifah, secara bebas menggunakan analogi dalam membentuk undang-undang, dan ijtihad diakui sebagai sumber hukum Islam di samping Qur’an dan Sunnah. Dua prinsip demokrasi, yaitu hukum tertinggi dan musyawarah untuk membuat undang-undang baru dan memutuskan perkara penting lainnya, telah ditanamkan oleh Nabi Suci sendiri. Prinsip ketiga demokrasi, yaitu pemilihan kepala negara, juga diakui oleh beliau. Beliau mengatakan lebih jauh bahwa meskipun seorang Negro, ia dapat ditunjuk untuk menjadi pemimpin Arab, dan ia harus ditaati seperti kepada kepala negara lainnya (Bu. 10:54). Karena ajaran semacam inilah, maka pemilihan kepala negara dilakukan pertama kalinya oleh para sahabat sepeninggal beliau.

Pada waktu kabar tentang wafatnya Nabi Suci tersiar, kaumMuslimin berkumpul dan bebas membicarakan siapa yang harus menggantikan beliau sebagai kepala negara. Kaum Anshar, penduduk Madinah, berpendapat bahwa harus ada dua pemimpin, seorang dari kaum Quraisy, dan seorang lagi dari mereka, akan tetapi pendapat yang keliru itu dapat diselesaikan oleh Abu Bakar yang dijelaskan dalam pidatonya yang indah, bahwa negara harus mempunyai satu pemimpin saja (Bu. 62:6). Dan dengan demikian Abu Bakarlah yang terpilih, yang dinyatakan oleh ‘Umar: “yang terbaik” di antara mereka dan “yang paling pantas di antara kaum Muslimin untuk mengurus perkara mereka” (Bu. 93:2). Kriteria yang paling pantas untuk menjadi pemimpin, hanya yang diputuskan melalui pemilihan sebagaimana diperintahkan oleh Qur’an: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanat kepada orang yang pantas menerimanya” (4:58).

Keadilan ditetapkan sebagai batu penjuru negara yang ditegakkan oleh Nabi Suci; dalam menegakkan keadilan tidak ada perbedaan antara kawan dan lawan, antara orang yang dicintai dan yang dibenci; “Wahai orang yang beriman, tegakkanlah kebenaran karena Allah; berilah kesaksian dengan adil; dan janganlah kebencian orang-orang menjadikan kamu bertindak tidak adil; bertindaklah adil, itu lebih dekat kepada taqwa; dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah waspada terhadap apa yang kamu lakukan” (5:8). “Wahai orang yang beriman! Tegakkanlah keadilan, berilah kesaksian-kesaksian hanya karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau orangtuamu, kerabatmu – biar pun ia kaya atau miskin, Allah lebih mempunyai hak atas mereka berdua. Maka janganlah kamu mengikuti keinginan rendah, agar kamu tak menyimpang. Dan jika kamu berputar balik atau berpaling (dari kebenaran), maka Allah sesungguhnya waspada terhadap apa yang kamu perbuat” (4:135). Di dalam suatu negara, beberapa orang perlu diberi kekuasaan di atas lainnya, akan tetapi orang yang diberi kekuasaan itu berulang-kali diperingatkan, bahwa pertama-tama mereka bertanggungjawab kepada Allah, bagaimana mereka melaksanakan kekuasaan itu. Peringatan kepada Nabi Daud adalah peringatan untuk segenap orang beriman: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami membuat engkau sebagai penguasa di bumi; maka berilah keputusan di antara manusia dengan benar, dan janganlah mengikuti keinginan rendah agar itu tak menyesatkan engkau dari jalan Allah, mereka mendapat siksaan yang dahsyat karena mereka melupakan Hari Perhitungan” (38:26).

—————-
Footnote:

1. Bab Negara dan Bab Budi Pekerti, bukan bagian dari buku ini pada waktu pertamakali diterbitkan. Dua bab ini diambil dari dua karya belakangan penulis, Living Thoughts of the Prophet Muhammad (pertama diterbitkan tahun 1947) dan The New World Order (pertama diterbitkan tahun 1944).

2.  Seorang penulis abad yang lalu tentang “rasio negara” – penj.

3.  Seluruh ruku’ dari surat An-Nisa’ yang terdapat ayat ini, membahas pemberian kerajaan kepada kaum Muslim, yang di sini diperintahkan untuk menyerahkan setiap urusan negara kepada mereka yang pantas memikul tanggung-jawab. Kalimat berikutnya – “dan kalau kamu mengadili antara manusia, kamu harus mengadili dengan adil” – sama pentingnya dengan perkataan amanat tersebut, yaitu “kedudukan yang mempunyai tanggungjawab”, sehingga seluruh ayat menjelaskan kewajiban masing-masing, yang diperintah dan yang memerintah. Dalam menerangkan amanat, sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa ini artinya kewajiban. Nabi Suci sendiri menerangkan kata amaanah (mufrad atau singular dari amaanaat) sebagai Pemerintahan atau urusan Negara. Nabi Suci mengatakan: “Bila amanat disia-siakan, tunggulah kehancuran”. Ditanyakan: “Bagaimana amanat disia-siakan, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Kalau pemerintahan diserahkan kepada orang yang tidak pantas, maka tunggulah saat kehancurannya” (Bu. 81:35).

4.  “Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya jika aku durhaka kepada Tuhanku, aku takut akan siksaan pada hari yang mengerikan” (10:15)

5.  Dalam ayat ini kaum Muslim seperti biasa diperintahkan menegakkan shalat dan membelanjakan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Akan tetapi antara kedua perintah yang dalam Qur’an selalu berbarengan ini, dan yang menjadi dasar sesungguhnya dari kehidupan Islam, ditempatkan perintah ketiga: Dan perkara mereka diputuskan dalam musyawrah antara mereka. Perintah yang diberikan pada periode awal itu, ini jelas dimaksudkan untuk mempersiapkan orang Muslim demi tugas melaksanakan perkara kenegaraan yang benar, dan demil keselamatan bangsa. Sebenarnya kata amr, yang kami terjemahkan perkara itu berarti perintah, dan amrulllah, atau perintah Allah, sering diartikan didirikannya kerajaan Allah, yang berarti kerajaan Islam. Maka penggunaan kata amr menunjuk kepada negara Islam, yang segala perkaranya harus dilaksanakan secara musyawarah.

6.  Ini sesuai dengan perintah Qur’an, di mana langsung sesudah ditetapkan prinsip pemerintah dengan musyawarah, dikatakan: “Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan penguasa-penguasa di antara kamu; dan kalau kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasul-Nya, kalau kamu iman kepada Allah dan Hari Akhir. Ini adalah yang paling baik, dan mengenai hasil akhirnya pun paling baik” (4:59). Ayat ini menetapkan tiga garis petunjuk guna kesejahteraan umat Islam, khusus mengenai negara. Yaitu pertama-tama taat kepada Allah dan Rasul-Nya; kedua, taat kepada mereka yang mempunyai otoritas di antara orang Muslim; dan ketiga, kalau ada perselisihan dengan pemegang otoritas, maka hal itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, Allah dan Rasul-Nya adalah otoritas final. Kata pemegang otoritas, mempunyai cakupan yang luas, sehingga dalam bidang kehidupan yang berbeda, ada orang lain yang memegang otorita. Makanya seorang komandan bagian dari tentara disebut pemegang otoritas. (Bu. 65:iv, ii).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: